Kota Malang, Bhirawa-Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai menjadi momentum penting untuk menguji kualitas demokrasi dan akuntabilitas lembaga negara di Indonesia. Persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai keputusan personal seorang pejabat, tetapi perlu dipahami melalui perspektif kepemimpinan politik, tekanan publik, serta mekanisme konstitusional.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Wawan Sobari, Ph.D., dalam menanggapi pengunduran diri Gibran yang secara resmi disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Wawan, kepemimpinan politik tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Setiap keputusan pemimpin selalu berada dalam konteks sosial dan politik yang turut memengaruhi arah kebijakan maupun tindakan politiknya. Karena itu, keputusan Gibran untuk mundur tidak dapat semata-mata dipahami sebagai inisiatif individu, tetapi juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan dinamika struktural dan tekanan publik yang berkembang.
”Tekanan politik menunjukkan bahwa demokrasi sedang bekerja. Akuntabilitas publik menuntut demokrasi hadir melalui tekanan publik, baik opini yang disampaikan oleh elite maupun masyarakat luas,” jelas Wawan.
Ia menambahkan, tekanan publik terhadap kepemimpinan Gibran bukan muncul secara tiba-tiba. Dinamika tersebut telah berkembang selama kurang lebih dua tahun terakhir dan menjadi bagian dari proses pengawasan masyarakat terhadap pejabat publik.
Tiga Aspek dalam Membaca Pengunduran Diri Gibran
Wawan menjelaskan terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membaca pengunduran diri Gibran melalui perspektif kepemimpinan politik dan demokrasi.
Pertama, hubungan antara pilihan pemimpin dan tekanan publik. Dalam sistem demokrasi, keputusan seorang pemimpin tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat terhadap transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban kekuasaan. Tekanan publik menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa pejabat negara tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
Kedua, makna pengunduran diri dalam kehidupan demokrasi. Menurut Wawan, terdapat ketegangan yang melekat dalam praktik demokrasi. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan integritas serta tidak terlepas dari pengawasan publik.
Karena itu, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri berbagai pertanyaan publik mengenai legitimasi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan politik.
”Persoalan legitimasi, kepatuhan aturan, dan kepercayaan publik tetap menjadi ranah yang harus dijawab melalui mekanisme hukum dan politik. Kehadiran lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR menjadi keniscayaan dalam memastikan pertanggungjawaban demokratis setelah pengunduran diri Wakil Presiden,” ungkapnya.
Wawan juga menekankan pentingnya memisahkan tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni tanggung jawab hukum, tanggung jawab politik, dan penilaian publik. Ketiganya memiliki jalur serta mekanisme yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan. Dalam kehidupan demokrasi, ketiga jalur tersebut harus berjalan secara sehat, berlandaskan integritas, dan sesuai dengan fungsi masing-masing.
Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah peran institusi negara dalam mengelola pergantian kepemimpinan. Wawan menilai mekanisme konstitusional menjadi perhatian utama setelah pengunduran diri Gibran, terutama terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Ia merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Menurutnya, konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Presiden dan MPR dalam proses tersebut. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tahapan, batas waktu, dan prinsip akuntabilitas agar proses pergantian jabatan berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden dalam hal ini menghadapi tantangan untuk mengajukan dua nama calon pengganti yang selanjutnya akan diproses melalui mekanisme di MPR. Proses tersebut bukan sekadar persoalan menentukan figur pengganti, melainkan juga menjadi bagian dari bagaimana institusi demokrasi menjalankan mandat konstitusi.
Wawan mengingatkan bahwa komunikasi Presiden dengan pimpinan partai politik tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden.
”Demokrasi tidak hanya bekerja di kalangan elite politik. Esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, Presiden tidak bisa mengulang persoalan yang sama terkait legitimasi dan integritas dengan hanya mempertimbangkan suara elite politik,” tegasnya.
Alumni Doktor Flinders University Australia ini menilai suara publik tetap perlu menjadi pertimbangan penting dalam proses pergantian tersebut. Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan opini dan memberikan penilaian terhadap figur-figur yang berpotensi menjadi calon pengganti Wakil Presiden.
Sejumlah nama yang mulai diperbincangkan dalam ruang publik, seperti Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani, menunjukkan bahwa proses pergantian kepemimpinan juga menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, Wawan menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan kandidat tetap berada pada Presiden sesuai ketentuan konstitusi. Sementara itu, opini publik dapat menjadi alarm sekaligus masukan untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap figur yang diusulkan.
”Biarkan publik memberikan opininya. Presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, tetapi suara publik tetap penting sebagai pengingat agar proses ini tidak melahirkan persoalan legitimasi dan integritas yang baru,” jelasnya.
Ujian bagi Institusi Demokrasi
Lebih jauh, Wawan memandang pengunduran diri Gibran sebagai ujian demokratis yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada kesediaan seorang pejabat untuk mundur ketika menghadapi tekanan publik. Ujian yang lebih mendasar adalah bagaimana lembaga negara mengelola konsekuensi dari keputusan tersebut secara tertib, bermartabat, dan berintegritas.
Menurutnya, kepemimpinan demokratis tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki seorang pejabat. Kualitas kepemimpinan juga terlihat dari bagaimana seorang pemimpin merespons tekanan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta memperlakukan aturan yang berlaku.
Karena itu, publik tetap membutuhkan penjelasan yang memadai mengenai pertanggungjawaban kepemimpinan selama Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri tidak seharusnya membuat pertanyaan mengenai akuntabilitas kepemimpinan sebelumnya berhenti begitu saja.
Wawan menilai peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni apakah aturan berlaku secara konsisten bagi semua pihak, apakah proses politik mampu menjaga kepentingan publik, dan apakah institusi negara dapat dipercaya untuk menyelesaikan persoalan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
”Pada titik ini, kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, tetapi bagaimana ia merespons tekanan dan memperlakukan aturan yang berlaku. Yang penting adalah apakah institusi kita mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas,” pungkasnya. mut
