Surabaya, Bhirawa-Perjuangan Sri Endah dalam mempertahankan rumah miliknya senilai sekitar Rp3 miliar dari jeratan sengketa hukum memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan gugatan yang diajukan pihak penggugat, The Tomy, terhadap Sri Endah tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam sidang putusan yang ddigelar belum lama ini. 9Putusan dalam perkara perdata Nomor 391/Pdt.G/2026/PN Sby tersebut disambut penuh rasa syukur dan lega oleh Sri Endah. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr Hj Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia atas pendampingan serta dukungan moral selama menjalani proses persidangan.
Berdasarkan amar putusan yang tercantum dalam sistem e-Court PN Surabaya, majelis hakim mengabulkan eksepsi atau keberatan hukum dari pihak tergugat. Atas putusan tersebut, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.610.000.
”Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Saya merasa sangat lega atas hasil putusan ini. Bagi kami, putusan tersebut menjadi angin segar dalam menghadapi perkara perdata wanprestasi ini,” ujar Sri Endah.
Menurut Sri Endah, kehadiran dan dorongan moral dari Ning Lia menjadi sumber kekuatan utama baginya untuk tidak menyerah memperjuangkan hak atas tempat tinggalnya. Ia juga berterima kasih kepada kuasa hukumnya, Nurul Hidayat, serta para awak media yang turut mengawal kasus tersebut sejak audiensi di Kantor DPD RI pada 11 September lalu.
”Tanpa dukungan beliau (Ning Lia), mungkin saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi proses persidangan di PN Surabaya. Berkat dorongan Ning Lia, saya mendapatkan kekuatan untuk terus memperjuangkan kebenaran,” tuturnya.
Sri Endah berharap kasus yang menimpanya dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas serta menjadi momentum penegakan hukum yang adil dan objektif.
Sementara itu, Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menegaskan bahwa perkara yang menyangkut hak kepemilikan aset dan tempat tinggal masyarakat kecil harus mendapatkan perhatian serius, terlebih jika nilai aset yang disengketakan tidak sebanding dengan nilai transaksi utang-piutang di awal.
”Putusan pengadilan harus kita hormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana hukum benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai seseorang yang awalnya hanya membutuhkan bantuan keuangan justru menghadapi ancaman kehilangan aset yang nilainya jauh lebih besar,” tegas Ning Lia.mut












