Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Resmikan DNKK dan Siapkan Pembiayaan Rakyat Rp400 Triliun

Jakarta , Bhirawa – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk menyeluruh di 552 wilayah (38 provinsi dan 514 kabupaten/kota) di Indonesia. Kehadiran kelembagaan ini dinilai berhasil memperluas akses permodalan nyata bagi masyarakat kecil dan mendorong penguatan ekonomi daerah.

​Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

​Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), kementerian terkait, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang konsisten memperjuangkan perluasan pembiayaan rakyat.

​“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya sekitar 2 juta orang. Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi slogan. Penghasilan riil rakyat harus meningkat dan setiap keluarga harus memiliki daya beli nyata,” tegas Presiden Prabowo.

​Guna memperkuat ekonomi arus bawah, Presiden mengungkapkan rencana alokasi pembiayaan masif hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang. Skema pembiayaan ini difokuskan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, wilayah terpencil/tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

​Resmikan DNKK, Selaras Asta Cita

​Pada kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42/2026 sebagai amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). DNKK yang dipimpin langsung oleh Presiden ini mentransformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), mengubah fokus kebijakan dari sekadar pembukaan rekening menjadi penguatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga seutuhnya.

​Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa seluruh program kerja TPAKD dirancang selaras dengan visi Asta Cita Pemerintah dan target RPJMN 2025–2029.

​“Program unggulan TPAKD telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Selain itu, pembiayaan sektor prioritas mencapai Rp5,41 triliun bagi lebih dari 103 ribu debitur,” papar Friderica.

​Tak hanya itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil merangkul 59,36 juta rekening pelajar (88,83 persen), serta penetrasi agen Laku Pandai yang telah menjangkau 72.982 desa di pelosok Nusantara.

​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKK dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pemda melalui sinergi kebijakan hingga insentif fiskal agar implementasi perluasan akses keuangan di daerah makin terpacu.

​Apresiasi TPAKD Award 2026

​Sebagai bentuk penghargaan terhadap inovasi dan komitmen daerah, Rakornas TPAKD 2026 juga menganugerahkan penghargaan TPAKD Award 2026. Di wilayah Jawa-Bali, Provinsi DKI Jakarta sukses meraih predikat Provinsi Terbaik, Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Terbaik, serta Kota Surabaya dinobatkan sebagai Kota Terbaik.

​Daerah lain yang turut meraih predikat terbaik antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Kabupaten Deli Serdang, Tabalong, Kepulauan Selayar, Lombok Timur, serta Kota Metro, Pontianak, Palu, dan Ambon.mut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *