Bhirawaonline.com – Hidayat Nur Wahid resmi mundur diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pengunduran diri politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berkaitan dengan penugasan baru untuk memimpin diplomasi antarparlemen Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Hidayat dalam rapat pimpinan pada Selasa (10/11/2026).
Melalui unggahan di akun media sosial resminya, Muzani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diterima secara resmi.
“Rapat pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan wakil ketua MPR RI,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan, proses selanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR.
Penugasan Baru di BKSAP DPR
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Menurut Kholid, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, khususnya melalui kerja sama dengan parlemen negara-negara Islam.
Selain itu, ia diharapkan dapat memperluas dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis.
Kholid menilai diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarnegara, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan bagi perdamaian dan keadilan.
Ia berharap Hidayat dapat memperkuat hubungan dengan parlemen di berbagai kawasan sekaligus mendorong solidaritas internasional terhadap isu-isu kemanusiaan.
Dalam konteks Palestina, penguatan diplomasi tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret, mulai dari perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, hingga dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Sohibul Iman Disiapkan Sebagai Pengganti
Seiring dengan pengunduran diri Hidayat, PKS telah menyiapkan Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikannya sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen PKS Muhammad Kholid.
“Insyaallah Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW sebagai pimpinan MPR RI,” kata Kholid.
Dengan penugasan baru tersebut, Hidayat Nur Wahid akan diarahkan untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global.
Sementara itu, proses pergantian posisi Wakil Ketua MPR RI masih harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
