Jakarta, Bhirawa– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI resmi menjajaki peluang kolaborasi strategis untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, mendorong literasi publik, serta menjaga keberlangsungan industri pers dari hegemoni platform digital global.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa wartawan memegang peran sentral sebagai tulang punggung literasi informasi yang valid bagi masyarakat. Karena itu, integritas, etika, dan kompetensi profesi harus terus diasah seiring kemudahan produksi konten di era serba digital.
”Di tengah situasi serba instan, siapa pun bisa memproduksi informasi dan bertindak layaknya jurnalis atau produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan kepatuhan terhadap kaidah jurnalistik,” ujar Akhmad Munir.
Munir juga menyoroti urgensi sinergi arus informasi antara instansi pemerintah dan media massa. Menurutnya, akurasi data kebijakan dari Bakom yang didistribusikan melalui jaringan pers dapat meminimalkan misinformasi di ruang publik.
Selain aspek kompetensi, PWI mendorong keterlibatan aktif negara dalam melindungi keberlanjutan industri pers lokal dan nasional, khususnya terkait implementasi regulasi hak penerbit (publisher rights).
”Kami memperjuangkan kesetaraan nilai ekonomi atas produk jurnalistik yang selama ini didominasi platform digital. Ini ikhtiar jangka panjang yang membutuhkan kehadiran dan dukungan penuh negara,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa jaringan PWI yang menaungi hampir 35 ribu wartawan di seluruh Indonesia siap mengawal misi perjuangan ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyambut positif sinergi bersama insan pers. Ia menilai kolaborasi media arus utama sangat krusial di tengah dominasi algoritma media sosial dan perkembangan pesat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang kerap mengaburkan substansi informasi program pemerintah.
”Algoritma platform dan AI telah mengubah lanskap persebaran informasi. Publik kerap kali lebih terpapar framing media sosial dibanding esensi kebijakan aslinya. Fenomena ini harus kita cermati bersama tanpa mengabaikan prinsip jurnalisme yang berimbang dan terkonfirmasi,” papar Syahganda.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Bakom berkomitmen merangkul para pemangku kepentingan media guna mendukung stabilitas industri pers nasional hingga tingkat daerah.
”Pemerintah terbuka menjalin kemitraan konkret dengan para jurnalis maupun pemilik perusahaan media demi menjaga ketahanan industri pers di tanah air,” pungkasnya.mut
