Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H
Kota Malang, Bhirawa
Ancaman krisis energi global akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran kini berada di depan mata. Potensi penutupan Selat Hormuz sebagai urat nadi distribusi minyak dunia dikhawatirkan bakal memukul stabilitas ekonomi nasional. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H., menegaskan bahwa kunci utama keselamatan bangsa hanya satu: Kemandirian Energi.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia ini menilai, ketergantungan Indonesia terhadap dinamika pasar global membuat posisi APBN rentan. Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, lonjakan harga minyak dunia tidak akan terhindarkan dan dipastikan bakal membebani subsidi energi di dalam negeri.
”Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia punya modal besar berupa SDA dan penduduk produktif, namun tanpa pengelolaan tepat, potensi itu tidak akan cukup menahan dampak krisis yang kompleks,” ujar Priyo saat memberikan keterangan di kampus UMM, Jumat (3/4).
Menurut Priyo, diplomasi politik luar negeri yang selama ini diandalkan memiliki batas ruang gerak jika menyangkut berkurangnya pasokan fisik energi. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkret di sektor domestik. Salah satunya adalah pengendalian konsumsi BBM pada sektor non-vital secara ketat.
”Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN. Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Selain efisiensi, Priyo melihat momentum krisis ini sebagai titik balik bagi Indonesia untuk meninggalkan ketergantungan pada energi fosil. Diversifikasi energi ke arah Energi Baru Terbarukan (EBT) harus digarap secara masif dan cepat. Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk mulai serius mempertimbangkan penggunaan energi nuklir sebagai strategi jangka panjang, berkaca pada kesuksesan banyak negara maju.
”Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang terbatas dan rentan gejolak. Ketahanan energi adalah fondasi keberlanjutan industri nasional,” tambahnya.
Terkait posisi Indonesia di kancah global, Priyo mengingatkan agar pemerintah tetap memegang teguh prinsip politik bebas aktif. Meskipun tekanan kepentingan ekonom i sangat kuat, Indonesia harus mampu menjembatani konflik tanpa harus terjebak dalam keberpihakan yang berisiko menciptakan masalah baru.
”Diplomasi kita harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan stabilitas politik dunia tanpa menimbulkan konflik baru,” pungkasnya. mut.
