Surabaya, Bhirawa-Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) terus memacu penguatan tata kelola organisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) pengurus yang digelar di RM Ruas Rasa, Surabaya, Kamis 12/11.
Rakor tersebut secara khusus membahas penyusunan rencana strategis kelembagaan, pembagian tata kerja pengurus, hingga pemantapan teknis kerja sama pendidikan dan sertifikasi profesi bersama Jimly School of Law and Government (Jimly School), LSP Jimly yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta sejumlah asosiasi profesi terkait.
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., didampingi Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H., serta Sekretaris Eksekutif Rouli D. Marbun, S.H., M.H. Sementara itu, pemaparan terkait sistem tata kerja, mekanisme koordinasi, dan arah pengembangan organisasi disampaikan oleh Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum.
Direktur Eksekutif LKHAI, Mohammad Syarifudin Abdillah menyampaikan bahwa konsolidasi internal ini merupakan fondasi utama untuk membangun organisasi yang profesional, sistematis, dan akuntabel. Setiap bidang di kepengurusan dituntut memiliki indikator kinerja serta mekanisme pelaporan yang terukur agar program kerja dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Dr. Bastianto Nugroho dalam paparannya menekankan pentingnya keselarasan antara visi organisasi, perencanaan program, dan implementasi di lapangan.
”Dengan sistem manajemen organisasi yang tertata, LKHAI diharapkan mampu membangun kapasitas kelembagaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan hukum, advokasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Sertifikasi Profesi Hukum
Selain pembenahan internal, poin krusial dalam rakor ini adalah pemantapan teknis kolaborasi dengan Jimly School dan LSP Jimly yang dijadwalkan segera berjalan. Kerja sama ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi hukum, ketatanegaraan, dan pemerintahan.
Adapun tujuh fokus program pendidikan dan sertifikasi profesi yang siap digulirkan meliputi:
1. Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI): Peningkatan kompetensi audit kepatuhan hukum (legal audit) pada instansi publik maupun swasta.
2. Mediator dan Konsiliator (C.M.C.): Pengembangan keahlian profesional penyelesaian sengketa alternatif.
3. Certified Contract Drafter (C.C.D.): Penguatan keahlian perancangan dan analisis kontrak hukum maupun bisnis.
4. Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.) dan Asisten Perancang Kontrak: Fokus pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta.
5. Legislative Drafting dan Legal Drafting: Peningkatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga daerah.
6. Hukum Sektoral: Workshop dan pengembangan kompetensi di bidang Hukum Kesehatan, Hukum Properti, dan Hukum Pertanahan.
7. Good Corporate Governance (GCG) dan Hukum Kontrak Bisnis Internasional: Penguatan kepatuhan dan tata kelola korporasi.
Dalam pelaksanaannya nanti, LKHAI memastikan seluruh tahapan—mulai dari pemetaan kebutuhan peserta, penyusunan kurikulum, tenaga pengajar, hingga mekanisme asesmen—akan mengacu ketat pada standar kompetensi dan ketentuan BNSP sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Melalui sinergi kelembagaan ini, LKHAI menargetkan lahirnya praktisi dan SDM hukum yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga berintegritas, berdaya saing, serta mampu mengawal tegaknya supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.mut
