UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, LKHAI Ingatkan Bahaya “Perampokan Berkedok Hukum” dan Molornya Aturan Turunan

​Surabaya,Bhirawa – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada Kamis (19/11) mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari kalangan pemerhati hukum. Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menilai regulasi yang memuat 74 pasal hasil pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut masih memiliki empat celah krusial yang rawan disalahgunakan.

​Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat LKHAI, Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa ketok palu di Rapat Paripurna DPR setelah penantian 18 tahun sejak 2008 bukanlah garis akhir pemberantasan korupsi. Menurutnya, tanpa kunci pengaman yang ketat, UU ini berpotensi menjadi pisau bermata dua.

​”Kami mengapresiasi pengesahan ini sebagai sebuah kemajuan. Namun secara jujur, UU ini masih pincang. Di tangan penegak hukum yang bersih, ia bisa memiskinkan koruptor. Sebaliknya, di tangan kekuasaan yang haus balas dendam, UU ini rawan dijadikan alat membungkam lawan politik maupun memiskinkan rakyat kecil,” ujar Bastianto di Surabaya, Jumat (20/11).

​Bastianto memaparkan empat lubang besar dalam naskah final UU Perampasan Aset. Pertama, dihapusnya pengaturan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment atau unexplained wealth) yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) draf pemerintah tahun 2023. Padahal, ketentuan itu penting untuk menjerat pejabat yang lonjakan hartanya tidak sebanding dengan profil penghasilan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan SPT Pajak.

​Kedua, pemberlakuan asas non-retroaktif pada Pasal 72 membuat UU ini tidak dapat menyentuh aset hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi di masa lalu. Ketiga, Pasal 74 menunda keberlakuan UU selama 12 bulan setelah diundangkan serta menunggu terbentuknya Badan Pengelola dan Badan Pengawas, sehingga regulasi ini belum bisa langsung dieksekusi dalam waktu dekat.

​”Keempat, Pasal 46 memangkas upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi tanpa banding, sementara Pasal 30 ayat (5) melarang keberatan bagi buron atau perkara in absentia. Ditambah lagi Pasal 54, 57, dan 58 membuka peluang aset sitaan dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ini bisa menjadi celah perampokan berkedok hukum jika tanpa kontrol ketat pengadilan,” tegasnya.

​Desak Perppu dan Pengawasan 360 Derajat

​Menyikapi celah tersebut, LKHAI menyampaikan 10 poin sikap resmi. Salah satu desakan utamanya adalah meminta Presiden dan DPR segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau revisi terbatas untuk memasukkan kembali klausul illicit enrichment dengan mekanisme pembuktian terbalik terbatas khusus bagi pejabat wajib LHKPN dan korporasi.

​”Untuk pejabat negara, rumusnya jelas: LHKPN ditambah SPT Pajak dan penghasilan sah. Jika harta riilnya melonjak drastis, wajib diperiksa dan dibuktikan asal-usulnya di pengadilan. Sedangkan untuk konglomerat atau korporasi yang tidak wajib LHKPN, penelusurannya melalui data Beneficial Owner (pemilik manfaat) sesuai Perpres 13 Tahun 2018, SPT Badan, serta aliran dana PPATK,” jelas Bastianto.

​Selain itu, LKHAI menekankan agar penerapan UU Perampasan Aset yang bersifat in rem (menyita aset) tidak tumpang tindih secara prosedural dengan UU Tipikor maupun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). LKHAI mengusulkan prinsip satu pintu permohonan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), pembentukan satu basis data aset sitaan nasional, serta pengawasan 360 derajat yang melibatkan Badan Pengawas Independen, PPATK, BPK, Komnas HAM, LPSK, hingga masyarakat sipil.

​Waspadai Penguluran Aturan Turunan

​Di bagian akhir pernyataannya, Bastianto mengingatkan pemerintah agar tidak mengulur-ulur penyusunan peraturan pelaksana yang diamanatkan UU ini, yakni Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas aparat penegak hukum, hingga Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

​”Titik paling rawan lumpuhnya sebuah undang-undang justru terjadi saat perumusan aturan pelaksana. Pemerintah wajib mengumumkan kalender atau timeline penyusunan PP dan Perpres secara transparan agar bisa dikawal publik. Jangan sampai UU Perampasan Aset ini dilumpuhkan secara diam-diam lewat aturan turunan yang molor,” pungkasnya.mut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *