Jakarta, Bhirawa –Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia mendukung penuh Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Langkah ini diambil menyikapi dinamika nasional terkini sekaligus mempertegas keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang mengonfirmasi tidak adanya Surat Presiden mengenai pergantian Kapolri.
Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa kejelasan dari pemerintah pusat merupakan hal krusial untuk menjaga stabilitas dan marwah institusi kepolisian.
“Stabilitas kepemimpinan adalah kunci. Di tengah tantangan geopolitik, ekonomi, dan digital, Polri harus fokus 100% pada tugas pokok. Kami apresiasi Mensesneg yang cepat meluruskan polemik agar tidak menjadi bola liar,” kata Abdul Rasyid dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/8)
Berdasarkan pemantauan, pendampingan, serta aduan masyarakat yang dihimpun LPKAN, Polri dinilai menunjukkan kemajuan signifikan pada lima pilar utama:
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan narkoba internasional, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kejahatan perbankan. Penanganan kasus korupsi dan gratifikasi bernilai besar (big fish) juga terus berjalan berkolaborasi dengan KPK. Di sisi internal, Propam Polri konsisten menerapkan zero tolerance melalui tindakan tegas terhadap oknum perwira yang melanggar hukum. Respons Cepat Terhadap Kejahatan Digital Satgas Judi Online bersama Direktorat Siber Bareskrim aktif menindak ribuan situs dan rekening ilegal.
Polri juga secara gencar memberantas penipuan daring, investasi bodong, hingga ancaman teknologi deepfake, Pelayanan Publik Presisi dan Humanis Proses birokrasi dan potensi pungli berhasil dipangkas lewat digitalisasi layanan seperti Samsat Digital Nasional, SKCK Online, E-Tilang, dan SPKT terintegrasi.
Pendekatan bermasyarakat juga diperkuat melalui program Polisi RW, Polisi Masuk Sekolah, serta Disebutkan dia, Polri berperan aktif mendukung agenda prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi industri. Pengamanan berbagai agenda nasional maupun internasional pun terlaksana secara kondusif dan humanis.
Peningkatan kapasitas anggota dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, penguatan fungsi pengawasan penyidikan (wasidik), serta keterbukaan informasi publik. Langkah ini berdampak pada turunnya angka aduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang di berbagai daerah
“Dari data yang kami himpun, kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan tren positif. Ini harus dijaga dengan kerja nyata, bukan hanya narasi,” tegas Abdul Rasyid.
LPKAN lanjutnya menyusun empat rekomendasi utama yakni Akselerasi Reformasi Kultural, Menguatkan budaya integritas, menolak segala bentuk suap, dan mengoptimalkan pengawasan berjenjang dari tingkat pimpinan hingga Bhabinkamtibmas.
Selain itu Memperkuat kapasitas SDM di bidang siber, AI forensik, dan literasi digital guna mengantisipasi kejahatan lintas negara.
Peningkatan Transparansi & Akuntabilitas: Menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif, serta melibatkan lembaga pengawas independen.
Menjaga Netralitas & Soliditas Memastikan seluruh jajaran Polri tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap berfokus pada profesionalisme penegakan hukum.
LPKAN menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam fungsi pengawasan, edukasi masyarakat, serta penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“DPP LPKAN Indonesia mendukung penuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kami percaya beliau adalah pemimpin yang tepat untuk membawa Polri bertransformasi menjadi institusi yang Presisi: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan,”pungkas Abdul Rasyid.mut
