Kota Malang– Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Mr. Ye Su, dalam Seminar Muhammadiyah Education Awards (MEA) 2026 bertema “The Rise of Muhammadiyah Youth Generation For Future Leader” di Auditorium Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menegaskan
Pendidikan mutlak diprioritaskan dan tidak boleh dikorbankan, bahkan ketika sebuah negara menghadapi keterbatasan ekonomi.
Baca Juga:Perkuat Ekosistem Global, UMM Ekspansi Kolaborasi Pendidikan dengan Konjen A
Kegiatan yang digelar Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non Formal (Dikdasmen & PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur tersebut menghadirkan ratusan guru dan kepala sekolah Muhammadiyah.
Dalam pemaparannya, Ye Su mengungkapkan bahwa pada awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, tingkat buta huruf di negaranya mencapai lebih dari 80 persen. Namun, melalui komitmen tinggi di bidang pendidikan, angka tersebut berhasil ditekan secara drastis menjadi 2,67 persen pada 2025.
Ia menegaskan bahwa persaingan antarnegara pada dasarnya merupakan persaingan talenta. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok secara konsisten menjaga pengeluaran fiskal untuk pendidikan di atas empat persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
“Betapapun miskinnya kondisi negara, pendidikan tidak boleh dikorbankan. Persaingan antarnegara pada hakikatnya adalah persaingan talenta,” tegas Ye Su.
Menurut Ye Su, kunci memajukan pendidikan terletak pada kekuatan partisipasi sosial dan kolaborasi lintas sektor—termasuk pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, hingga masyarakat luas. Pendidikan tidak lagi dipandang sekadar beban administratif negara, melainkan tanggung jawab moral bersama demi masa depan bangsa. Melalui program terstruktur seperti Project Hope, sinergi dan gotong royong masyarakat terbukti efektif dalam menyalurkan bantuan tepat sasaran, menekan angka putus sekolah, serta membangun fasilitas pendidikan di daerah tertinggal.
Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, Didik Suhardi, Ph.D., menekankan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak lagi sebatas memastikan pemerataan akses. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional dan siap berkolaborasi di tengah masyarakat global.
Didik menilai penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kemampuan kunci yang perlu diperkuat melalui pembelajaran bilingual. Kemampuan ini bukan hanya soal penguasaan bahasa, tetapi juga sarana membangun jaringan dan kolaborasi lintas negara.
“Dalam pengembangan bahan ajar, salah satu poin adalah communication skills yang kita dapat bangun dengan pembelajaran bilingual. Karena tanpa bahasa yang bagus, tidak mungkin kita bisa berkolaborasi dan membangun jaringan dengan warga dunia,” jelas Didik.
Di sisi lain, Ketua Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP), Prof. Waras Kamdi, M.Pd., mengajak para pendidik untuk mengubah paradigma konvensional dalam memandang akreditasi. Menurutnya, kualitas sekolah seharusnya tidak hanya dinilai dari capaian administratif, melainkan dari konsistensi satuan pendidikan dalam menerapkan budaya mutu secara berkelanjutan.
“Jangan puas hanya mendapatkan sertifikat. Yang lebih penting adalah tumbuhnya budaya mutu di sekolah, sehingga akreditasi dapat menyatu dengan setiap satuan pendidikan,” pungkas Prof. Waras.mut
