Malang, Bhirawa-Politeknik Negeri Malang (Polinema) menyatakan kesiapannya mendukung wacana pemerintah terkait penggratisan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). Kampus vokasi ini bahkan siap menyodorkan data kebutuhan riil operasional pendidikan sebagai instrumen perhitungan pemerintah dalam menyusun postur anggaran tahun 2027.
Direktur Polinema, Ir. Supriatna Adhisuwignjo, MT, mengungkapkan bahwa kebijakan kuliah gratis memiliki dimensi strategis untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap bangku perkuliahan. Upaya ini dinilai krusial guna mengerek Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional yang saat ini masih berkutat di bawah 33 persen, jauh dari target nasional sebesar 39 persen.
”Konsep ini sangat positif jika terealisasi, terutama demi mendongkrak kualitas SDM agar lebih banyak anak bangsa menikmati pendidikan tinggi,” ujar Supriatna usai mewisuda 998 lulusan Polinema, Sabtu 26/9.
Supriatna menggarisbawahi hambatan masuk perguruan tinggi bukan sekadar persoalan uang kuliah, melainkan juga faktor geografis yang memicu pembengkakan biaya hidup, akomodasi, hingga transportasi.
Menyikapi rencana masuknya kebijakan tersebut pada penganggaran 2027, Polinema bersiap menyuplai data rincian pembiayaan pendidikan tinggi vokasi secara presisi. Data tersebut mencakup Biaya Kuliah Tunggal (BKT), struktur Uang Kuliah Tunggal (UKT), pos beasiswa, pendapatan mandiri (revenue generating), hingga Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) jalur mandiri.
”Data riil kebutuhan vokasi ini penting diserahkan kepada Kementerian agar kalkulasi anggaran per kampus menjadi akurat dan proporsional,” imbuhnya.
Kendati mendukung penuh, pimpinan Polinema ini mengingatkan agar regulasi kuliah gratis tidak lantas menyeragamkan seluruh mutu layanan ke batas paling minimalis. Pemerintah diharapkan menanggung seluruh pembiayaan standar operasional dasar pendidikan demi azas keadilan dan pemerataan.
Sementara itu, untuk program peningkatan kapasitas di luar kurikulum reguler—seperti sertifikasi kompetensi bertaraf internasional, program joint degree, maupun kelas internasional—kampus tetap harus membuka ruang pembiayaan mandiri atau skema gotong royong bagi keluarga mahasiswa yang mampu.
”Prinsip gratis harus membuka pintu kesempatan seluas-luasnya bagi semua kalangan. Namun, jangan sampai layanannya menjadi serba minimalis. Fasilitas berstandar dasar dijamin penuh negara, sedangkan kebutuhan pengayaan kompetensi yang lebih tinggi dapat ditopang secara mandiri,” pungkas Supriatna.mut
