​Baru Separuh Gedung Pemkot Malang Kantongi SLF, DPUPR-PKP Kebut Sertifikasi hingga Tingkat Kelurahan

​Malang,Bhirawa – Kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada aset gedung milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tercatat baru mencapai kisaran 40 hingga 50 persen. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Malang mulai mempercepat proses sertifikasi secara bertahap hingga menyasar gedung pemerintahan di tingkat kelurahan.

​Kepala DPUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengakui bahwa belum seluruh gedung milik pemerintah daerah memenuhi standar sertifikasi kelaikan tersebut. Meski belum merinci angka pasti total bangunan yang sudah maupun belum ber-SLF, ia memastikan proses pendataan dan pengurusan tengah berjalan.

​”Saya belum bisa memastikan angka pastinya berapa yang sudah memiliki SLF, tetapi kisarannya baru sekitar 40–50 persen,” ujar Dandung saat dikonfirmasi, Kamis (19/11).

​Dandung menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pengurusan SLF memang belum menjadi prioritas utama. Namun, langkah percepatan mulai dilakukan seiring pemberlakuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

​”Selama ini memang belum mengarah ke sana. Baru setelah ada penerapan SIMBG dari Kementerian PU, kami mulai memproses pengurusan SLF secara bertahap untuk seluruh gedung pemerintah,” jelasnya.

​Menurut Dandung, SLF bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan instrumen vital untuk menjamin aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang beraktivitas di dalamnya. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

​Sejumlah bangunan ikonik dan fasilitas publik milik Pemkot Malang dipastikan telah mengantongi sertifikat tersebut. Di antaranya gedung induk Balai Kota Malang, Malang Creative Center (MCC), serta Grha Purva Praja—gedung di kawasan Kedungkandang yang sebelumnya dikenal sebagai Islamic Center.

​”Ke depan, seluruh bangunan di bawah kewenangan Pemkot Malang, termasuk kantor-kantor kelurahan, kami wajibkan untuk dibuatkan SLF-nya secara bertahap,” tegas Dandung.

​Selain menertibkan aset internal pemerintah daerah, DPUPR-PKP Kota Malang juga gencar mendorong pengelola bangunan gedung swasta dan fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kewajiban serupa melalui surat imbauan dan rekomendasi teknis. Upaya tersebut mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya pengajuan pengurusan SLF dari sejumlah manajemen rumah sakit dan perhotelan di Kota Malang. mut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *