Malang, Bhirawa— Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengimbau seluruh pengurus partai politik (parpol) di wilayahnya agar memanfaatkan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) Tahun Anggaran 2026 secara optimal. Bantuan berbasis anggaran negara tersebut diminta tidak sekadar digunakan untuk operasional kelembagaan, melainkan diprioritaskan untuk menguatkan pendidikan politik masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wahyu saat menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan kepada perwakilan sembilan parpol di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Jumat (18/9/2026).
“Anggaran ini diserahkan kepada partai politik agar mereka dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pendidikan politik yang berkualitas bagi warga Kota Malang,” ujar Wahyu.
Wahyu meluruskan bahwa kalkulasi besaran banpol dialokasikan transparan berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu 2024, bukan didasarkan pada perolehan jumlah kursi di DPRD Kota Malang.
Menurutnya, pendidikan politik merupakan pilar inti keberadaan parpol. Melalui edukasi yang terstruktur, masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi objek pemilu, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas demokrasi.
Senada, Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, menegaskan bahwa pemanfaatan dana banpol difokuskan pada pembelajaran literasi politik, baik untuk kader internal maupun masyarakat luas.
“Pemberian bantuan ini bertujuan mendorong peran aktif partai politik dalam memberikan pemahaman hak dan kewajiban warga negara melalui proses edukasi yang berkelanjutan,” terang Noer Rahman.
Ia juga mengingatkan agar seluruh parpol penerima tertib administrasi dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran.
“Bakesbangpol akan menerima SPJ atas seluruh kegiatan yang dibiayai dana bantuan tersebut. Laporan penggunaan TA 2026 ini nantinya menjadi bagian integral dari pelaporan pada tahun anggaran 2027,” pungkasnya.mut
