Malang, Bhirawa-Rencana penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) kembali memicu sorotan tajam akademisi. Alih-alih mengerek penerimaan kas negara, lonjakan beban fiskal tersebut dinilai berisiko menjadi bumerang yang memicu ledakan peredaran rokok polos atau rokok ilegal di pasaran. Peringatan tersebut dilontarkan Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (FEB UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, M.E., Ph.D. Menurutnya, penetapan tarif cukai yang kelewat tinggi menciptakan celah migrasi konsumsi ke produk tanpa pita cukai resmi, yang otomatis membocorkan potensi penerimaan negara.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” tegas Wahyudi di Malang, Rabu (11/11).
Wahyudi menguraikan, kenaikan tarif cukai secara matematis tidak selalu linier dengan pertumbuhan kas negara. Lonjakan harga rokok legal memicu fenomena downtrading, yakni peralihan pola belanja konsumen—terutama segmen ekonomi rentan dan menengah ke bawah—ke alternatif harga termurah, termasuk produk pasar gelap.
Melihat tekanan daya beli serta dinamika makroekonomi yang belum sepenuhnya stabil, ia mendorong pemerintah mengambil opsi moratorium (penundaan) kenaikan tarif CHT. Kebijakan jeda ini krusial untuk memberikan ruang bernapas sekaligus kepastian hukum bagi para pelaku industri hasil tembakau (IHT) dalam menyusun proyeksi bisnis.
Faktor ketenagakerjaan juga menjadi taruhan besar. Mengingat rantai pasok IHT tergolong sektor padat karya berskala masif di tanah air, eskalasi cukai yang agresif dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga merembet pada perekonomian secara lebih luas,” paparnya.
Oleh karena itu, Wahyudi mengusulkan agar skema penundaan tarif cukai diberlakukan dengan horizon waktu yang memadai guna menstabilkan kondisi pasar.
“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” sambung dia.
Sebagai solusi komprehensif, akademisi UMM ini mendesak regulator mengubah orientasi kebijakan. Menjaga stabilitas penerimaan kas negara tidak bisa sekadar bertumpu pada intensifikasi tarif terhadap pabrikan yang telah patuh. Kunci utamanya terletak pada penguatan penegakan hukum dan efektivitas razia di jalur distribusi peredaran rokok tanpa cukai.
Langkah pemberantasan pasar gelap dinilai jauh lebih adil bagi keberlangsungan industri legal, sekaligus menjadi benteng penahan kebocoran devisa negara.
