Jakarta, Bhirawa – Kepala BNPB, Suharyanto meminta maaf terkait pernyataannya yang menuai protes masyarakat.
Yaitu tentang kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Ia pun memberi klarifikasi resmi pada Jumat (25/9) lalu kepada publik melalui akun Instagram pribadinya.
“Izinkan saya menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan saya dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia pada 23 September 2026 lalu,” tulis Suharyanto.
Baca Juga: Data Bencana BNPB: Kabupaten Malang Sempat Kekeringan dan Butuh 300 Ribu Liter Air Bersih
Klarifikasi Suharyanto
“Dalam ratas, saya menjelaskan bahwa “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan,” ujarnya.
“Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata “normal” tersebut adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat.
“Seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan,” jelasnya.
“Pernyataan tersebut tidak untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
“Dan bukan juga untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” sambungnya.
BNPB Peka Terhadap Kesulitan Masyarakat Akibat Karhutla
Menurut Suharyanto, BNPB menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah.
Khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap.
Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi ia sebut telah terdampak.
“Dalam laporan yang sama, saya juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla,” lanjutnya.
“Dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan.
“Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga: Gunakan Drone Termal Matrice 30T, UB Forest Perkuat Mitigasi Bencana Karhutla
Perwira tinggi Angkatan Darat ini mengaku memahami penggunaan kata “normal” dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak.
“Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” lanjutnya lagi.
“Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karthutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya,” tegasnya.
“Saya pastikan bahwa BNPB bersama kementerian /lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla,” lanjutnya lagi.
Menurutnya, BNPB juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan.
Tujuannya agar informasi yang tersampaikan kepada Presiden dan masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
“Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.
Unggahan ini tidak mendapat komentar warganet karena kolom komentarnya terkunci, sehingga hanya dapat terbagikan ulang (repost) sekitar 137 kali.
Walau demikian, pernyataan pria berpangkat dan bergelar Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, M.M., ini masih mendapat protes di unggahan laman Instagram resmi BNPB hingga Sabtu (26/9) malam WIB.(DS)
