Malang, Bhirawa— Sistem penetapan desil dalam menentukan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat kembali menuai sorotan tajam. Indikator yang digunakan pemerintah dinilai terlalu kaku, sehingga memicu polemik berulang di tengah warga yang membutuhkan bantuan sosial.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, SH., menegaskan bahwa kriteria penetapan desil perlu segera dievaluasi. Menurutnya, indikator pendataan saat ini terlalu detail namun mengabaikan riwayat serta fungsi kepemilikan aset warga.
”Misalnya, seseorang memiliki sepeda motor langsung dianggap mampu. Padahal, motor tersebut dibeli secara kredit dan digunakan sebagai modal mencari nafkah. Hasil kerja seharian pun sebagian besar habis untuk bayar angsuran,” kata Arief Wahyudi, Jumat (21/8).
Politisi senior PKB ini menilai metode penentuan variabel ekonomi warga memerlukan penyempurnaan mendasar. Indikator tidak boleh hanya melihat keberadaan fisik aset, tetapi juga beban finansial di balik kepemilikan barang tersebut.
Meskipun pemerintah membuka ruang sanggah bagi warga yang terlempar dari daftar penerima bantuan, Arief menyebut mekanisme perbaikan data bukanlah solusi cepat.
”Masyarakat memang berhak menyanggah untuk perbaikan data. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah dan cepat. Proses administrasi yang panjang justru merugikan warga miskin yang butuh bantuan segera,” tegasnya.
Fraksi PKB DPRD Kota Malang mendesak kementerian terkait dan Pemkot Malang untuk menyelaraskan parameter pendataan agar lebih obyektif dan tepat sasaran. mut
